Demokrat di Persimpangan Jalan

487

Goberita.Id. Partai Demokrat kembali melancarkan sejumlah ‘peluru’ kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melalui sejumlah isu yang tengah marak belakangan ini. Lantang mengkritik pemerintah, namun Demokrat tak jua berikrar sebagai oposan bagi rezim Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kritik Demokrat paling kentara dalam isu hilangnya Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta skandal di PT Asuransi Jiwasraya. Terakhir, Demokrat juga lantang mengkritik agar Jokowi membantu penanganan banjir di DKI Jakarta secara lebih konkret.

Lihat juga: Spekulasi Benny K Harman: Harun Masiku Sudah Ditembak Mati

Sebagai partai politik yang tidak mendeklarasikan diri masuk barisan pendukung pemerintah ataupun oposisi, Demokrat terlihat dinilai ‘setengah hati’ dalam menembakkan peluru kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Sejumlah faktor menjadi bahan spekulasi.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo mengatakan sikap Demokrat kemungkinan terjadi karena ketakutan diintervensi pemerintah pada kongres yang akan digelar dalam waktu dekat–jika sesuai rencana pada Mei 2020.

Baca Juga:  Yesinia Irene Liyanto, Calon DPR RI Partai Golkar Representasi Milenial NTT

Menurutnya, pemerintah sebagai penguasa memang memiliki peluang mengutak-atik atau mengintervensi penyelenggaraan kongres, musyawarah nasional (munas), atau muktamar sebuah partai politik.
Lihat juga: PD Minta Jokowi Ikut Tangani Banjir Jakarta Lebih Konkret
“Menurut saya, bisa jadi Demokrat takut sehingga setengah hati mengkritik dan serang pemerintah sekarang,” kata Kunto saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Di sisi lain, lanjutnya, setengah hati dalam mengkritik pemerintahan Jokowi juga terjadi karena Demokrat masih berupaya mencari panggung politik bagi putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat menurut Kunto masih berharap AHY mendapat jabatan publik di pemerintahan Jokowi.

Panggung politik dibutuhkan AHY untuk bekal di Pilpres 2024 mendatang.

“Beban terbesarnya adalah supaya AHY bisa masuk kabinet atau jabatan publik yang bisa mendapatkan panggung untuk 2024,” kata Kunto.

Senada, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyatakan bahwa posisi politik Demokrat saat ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk ikut ‘bermain’ dalam penyelenggaraan kongres yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Baca Juga:  Lagi Ansy Lema serahkan bantuan aspirasi motor air dan alat semprot ke Kelompok Tani di Tasbar dan Raimanuk.

Menurutnya, permainan itu bisa dilakukan pemerintah dengan menaruh ‘kaki’ di putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Menurut Ujang, Ibas merupakan sosok yang lebih lemah bila dibandingkan dengan AHY saat ini.

“Bisa jadi kalau Ibas didukung pemerintah karena Ibas dianggap lemah, kalau AHY dianggap kuat karena dia jadi tren juga di anak muda dan dalam survei dia muncul sebagai capres,” kata Ujang.
Kritik Setengah Hati Demokrat dan Ketakuran Jelang KongresEdhie Baskoro Yudhoyono. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)

Lihat juga: Pansus Jiwasraya Tak Jelas, Demokrat Interupsi Paripurna DPR

Demi mencegah hal itu terjadi, dia berpendapat, Demokrat harus mendeklarasikan diri sebagai partai politik di posisi oposisi lebih dahulu sebelum menggelar kongres. Posisi Demokrat saat ini, kata dia, sangat rentan ‘dikerjai’ oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kongres.

Baca Juga:  Polemik Excavator, Pater Irenius: Klarifikasi Pa Bupati Benar!!

“Saya rasa Demorkat harus menyolidkan diri dulu di internal, ketika internal sudah solid maka kongres bisa berjalan dan tidak bisa dipecah lagi oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, SBY juga harus mengunci seluruh pimpinan Partai Demokrat di daerah agar tidak bisa diitervensi oleh pemerintah. Ia meyakini hal ini bisa dilakukan mengingat Demokrat memiliki pengalaman berkuasa dalam 10 tahun.

“Kuncinya kalau Demokrat ingin aman tentu kunci ketua daerah di seluruh Indonesia agar tidak bisa diintervensi pemerintah, intelijen, atau lain sebagainya,” kata Ujang.

CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi politikus Partai Demokrat untuk mengonfirmasi terkait hal ini, seperti Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon dan Ketua Divisi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Namun, CNNIndonesia.com belum memperoleh konfirmasi dari Partai Demokrat hingga berita ini diturunkan.

Artikel ini telah ditayangkan CNNIndonesia dengan Url: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200228083019-32-478974/simpang-jalan-demokrat-kritik-setengah-hati-dan-ragu-oposisi

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments