Butuh Masukan Terkait Pembangunan Jalan Menuju Bandara A.A Bere Tallo Atambua, Dinas PUPR Belu Gelar Rapat Koordinasi

0
835

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu menggelar Rapat Koordinasi bersama berbagai pihak terkait pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak Kegiatan Peningkatan Jalan Adsicipto beberapa hari lalu (Selasa/18/03/2020). Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu yang memimpin jalannya rapat tersebut mengatakan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang diundangnya, “Hari ini kita bertemu untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk pembebasan lahan, karena ini adalah hal baru di (Kabupaten) Belu”, katanya. “Kami sangat berharap dengan adanya rapat ini kami bisa mendapatkan masukan-masukan agar kami dapat segera melakukan eksekusi di lapangan” katanya melanjutkan.

Hingga saat ini, Peningkatan Jalan yang menghubungkan Kota Atambua dengan Bandara A.A. Bere Tallo tersebut masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas PUPR Belu telah melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah pembebasan lahan tersebut, antara lain sosialisasi dan pendataan awal terkait status kepemilikan lahan dan luasan lahan yang dibutuhkan untuk peningkatan jalan tersebut. Selain itu, pada tahun 2019 Dinas PUPR telah melakukan studi appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak peningkatan jalan tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vicente Gonsalves, ST, dalam pemaparannya pada rapat yang sama menjelaskan bahwa data masyarakat pemilik lahan beserta luas lahan yang akan dibebaskan telah dikantongi pihaknya. “Total tanah masyarakat yang akan kita bebaskan seluas 0,7 Ha dan panjang jalan yang akan kita tingkatkan adalah 2,7 Km” jelasnya.

Sementara itu, Pihak Badan Pertanahan yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa pembebasan lahan ini dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan. “Untuk pembebasan lahan yang luasnya di bawah 5 ha bisa langsung dilaksanakan oleh instansi yang membutuhkan, kami dari BPN akan siap terkait penyesuaian sertifikat” ungkapnya.

Baca Juga:  Atasi Masalah Air Bersih PUPR Belu Kerahkan Armada Tangki

Kepala Pengadilan Negeri Klas I B Atambua, Anak Agung Gede Susila Putra, SH.,M.Hum  yang turut hadir dalam pertemuan tersebut memberikan masukan agar pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dapat dilakukan secara transparan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, “Asas tranparansi harus dilaksanakan melalui konsultasi public, leadernya adalah pihak pertanahan” katanya. Senada dengan itu, pihak Kejaksaan Negeri Atambua yang diwakili Kasi Datun, Saepulloh, SH., MH mengatakan bahwa semua tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang harus dijalankan dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait, “Aturan yang ada dalam undang-undang itu harus dijalankan. Harus ada panitia, yang terdiri dari berbagai pihak terkait karena setiap dinas itu punya tupoksi masing-masing” jelasnya. “Yang saya tekankan itu (bentuk) panitia dulu. Nanti panitia berjalan ada masalah dilapangan, baru kita bahas masalahnya” lanjutnya menjelaskan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu yang juga Plt. Sekda Belu Drs. Marsel Mau Meta bersama Kepala Bidang Anggaran Ferdinanda M.I Oematan, SE, Leonardus Mau dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Edmundus Nan dari Kecamatan Kota, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Belu Gerson Tae Lake, ST, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman PUPR Kabupaten Belu Yohanes Moruk, S.STP bersama Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  John R. B. Bara Lay, ST., MPWK dan Kepala Bidang Tata Ruang yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Tata Ruang Richardus Th. Manek Lau, SST.

Tim PUPR Belu

Tim PUPR Belu
Author: Tim PUPR Belu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here