Perebutan Kekuasaan Timor Leste: Antara Dejure Dan Defacto

1440
Xanana Gusmao (Foto: Istimewa).

Goberita.Id – Timor Leste merupakan negara republik demokratik. Tentu, pemilihan dan penggantian kepemimpinan diatur oleh konstitusi. Namun, hal itu tidak selalu berbanding lurus. Perebutan kekuasaan di Timor Leste, menunjukkan cara-cara konstitusional justru telah mengalami kebuntuan.

Sesuai Konstitusi Timor Leste; Pasal 104 Ayat (1) , pemerintah terdiri dari seorang Perdana Menteri dibantu oleh para Menteri dan para Sekretaris Negara.

Hal pengangkatan anggota pemerintah diatur dengan Pasal 106 Ayat (1), “Setelah mendengar partai-partai politik yang memiliki keterwakilan dalam Parlemen Nasional, partai pemenang atau koalisi partai dengan jumlah kursi mayoritas di parlamen menunjuk seorang Perdana Menteri untuk diangkat oleh Presiden Republik.”

Hal pemberhentian pemerintah diatur, salah satunya adalah Pasal 112 Ayat (1) Huruf d bahwa pemerintah diberhentikan karena program pemerintah/ rencana anggaran tahunan ditolak sebanyak dua kali secara berturut-turut oleh parlemen.

Presiden Republik adalah orang yang berwenang untuk memberhentikan suatu pemerintahan apabila rencana anggaran nasional ditolak oleh parlemen . Namun, hal itu tidak berlaku mutlak, melainkan relatif. Presiden Republik berhak memberhentikan Perdana Menteri atau tidak memberhentikannya, hal itu kembali kepada penilaian Presiden Republik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2), “Presiden hanya dapat memberhentikan Perdana Menteri dalam kasus-kasus sebagaimana tersebut pada Ayat (1), setelah mendengar Dewan Negara dan apabila tindakan itu dianggap penting untuk menjamin kenormalan jalannya institusi-institusi demokratis.” Pasal ini menyatakan dengan jelas, Presiden Republik hanya dapat “mendengar Dewan Negara” dan “Apabila dianggap penting.”

Baca Juga:  Corona semakin meluas daerah perbatasan harus waspada

Sebagaimana pada 17 Januari 2020, PM Taur Mata Ruak mengajukan Anggaran Tahun 2020 untuk memperoleh persetujuan Parlemen Nasional (PN). Partai CNRT (Kongres Nasional Untuk Rekonstruksi Timor Leste) pimpinan Kayrala Xanana Gusmao, salah satu koalisi bersama PLP (Partai Pembebasan Rakyat) pimpinan Taur Mata Ruak, Perdana Menteri (PM) Timor Leste saat ini, memilih sikap abstain, sedangkan Partai Fretilin pimpinan Fransisco Guterres Lu Olo, Presiden Republik (PR) Timor Leste sekarang, menyatakan menolak. Dengan demikian, PM Taur yang hanya memiliki jumlah dukungan 13 kursi dari 65 kursi di PN, harus menerima kenyataan ditolaknya rencana anggaran pemerintah yang berarti kedudukannya sebagai PM terancam, juga keberlanjutan Parlemen ikut terancam sebagaimana Konstitusi Timor Leste Pasal 86 Huruf F menyatakan, “Presiden berwenang membubarkan Parlamen Nasional, apabila …tidak memungkinkan …pengesahan Anggaran Umum Negara dalam jangka waktu lebih dari 60 hari …dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 100.”

Hl itu artinya, apabila Kabinet PM Taur tidak dapat memperoleh pengesahan Anggaran Tahun 2020 terhitung sejak 17 Januari 2020 tersebut, maka PR Lu Olo berwenang membubarkan PN setelah 60 hari yang jatuh pada 17 Maret 2020, untuk kemudian Presiden menetapkan suatu hari pemilihan umum  untuk memilih Anggota Parlemen baru.

Baca Juga:  Gerindra Belu Siap Dukung Pemerintahan AT-AHS

Batas waktu 17 Maret 2020 berlalu. Presiden Republik (PR) Fransisco Guterres Lu Olo tidak mengambil tindakan membubarkan PN.  Hal itu berlanjut hingga 28 Maret 2020, PR Lu Olo menetapkan status Timor Leste darurat pandemi virus Korona-19.  Sesuai Konstitusi Pasal 100, “Parlamen Nasional tidak dapat dibubarkan …selama berlakunya Negara dalam keadaan siaga atau Negara dalam keadaan darurat.” Dengan demikian, hal pembubaran PN telah kehilangan momennya.

Pada hari yang sama (20/03), saat PR Lu Olo menetapkan keadaan darurat, PM Taur mengajukan surat pengunduran diri  kepada PR Lu Olo. Keadaan darurat ini berlangsung terus, dan PR Lu Olo pun tidak mengambil tindakan, hingga PM Taur menarik lagi surat pengunduran dirinya pada 08 April 2020.

Dalam keadaan darurat ketika PN tidak bisa dibubarkan dan PM Taur telah menarik kembali surat pengunduran dirinya, muncul hal mengejutkan. Partai Khunto pimpinan Jose Naimori menarik diri dari kesepakatan sebelumnya bersama CNRT untuk membentuk Kabinet VIII sekaligus menunjuk Xanana Gusmao sebagai PM baru Timor Leste menggantikan PM Taur Mata Ruak. Naimori memutuskan partainya bergabung dengan PLP pimpinan PM Taur dan Partai Fretilin pimpinan PR Lu Olo membentuk Kabinet baru bersama Partai Fretilin yang sebelumnya menjadi oposisi pemerintah. Artinya, rencana Kabinet VIII akan dibentuk oleh Partai CNRT bersama Khunto, Partai Demokrat (PD), dan dua partai kecil lain telah sirna.

Baca Juga:  Benny Kenenbudi Pimpin Koalisi SAHABAT

Antara dejure dan defacto kontras berbeda, jalan konstitusi mungkin telah buntu secara dejure, akan tetapi keadaan berikut secara defacto bisa menjadi harapan baru Timor Leste segera melangkah ke depan, keluar dari kemandegan politik yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir, meskipun bisa sebaliknya menambah kebuntuan jalan konstitusional. Kemarin (19/03), melalui suatu kisruh dalam gedung PN, sebagaimana disiarkan secara langsung melalui RTTL (Radio Televisi Timor Leste), koalisi Partai Fretilin, PLP, dan Partai Khunto ditambah oleh empat suara dukungan dari PD (Partai Demokrat) telah memberikan suara 40 bulat menerima dan 0 menentang guna memilih Aniceto Guterres dari Partai Fretilin sebagai Ketua PN baru menggantikan Arao Noe dari Partai CNRT.

Diambil dan disaring dari berbagai sumber oleh Goberita.Id. YP.

 

 

 

 

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments