Kami Akan Lanjut Membela Seldy (Wawancara Eksklusif: Ferdi Maktaen)

493
Ferdinandus Maktaen, S.H., Tim Kuasa Hukum (Foto: HMA)

Goberita.Id—Tim Kuasa Hukum Oktovianus Seldy Ulu Berek alias Seldy, wartawan Sergap.id mengajukan upaya hukum praperadilan melawan Polres Malaka yang menetapkan Seldy sebagai tersangka. PN Atambua telah menjatuhkan putusan, menolak gugatan praperadilan Seldy, menyatakan penetapan status tersangka oleh Polres Malaka telah sah.

Untuk itu, Goberita.Id mengadakan wawancara eksklusif dengan Ferdinandus Maktaen, S.H., salah satu anggota Tim Kuasa Hukum untuk mengetahui latar belakang diajukannya praperadilan dan prosenya hingga adanya putusan pengadilan tersebut.

Berikut hasil wawancaranya: Goberita.Id (GB), Fernandus Maktaen (FM).

GB: Apa yang majadi semangat bagi Anda bersama Tim mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Polres Malaka?

FM: Semangat kita adalah kesamaan hak di hadapan hukum, equality before the law. Bahwa polisi punya kewenangan memeriksa dan menetapkan seorang sebagai tersangka, tetapi seorang jika merasa hak kostitusionalnya diabaikan dalam proses penyidikan punya hak untuk melakukan koreksi dengan praperadilan.

GB: Apakah ada hak yg tidak sama dalam perkara Seldy ini?

FM: Bagi kami ada cacat hukum.

GB: Apa cacat hukum yang dimaksud?

FM: Pertama Seldy sudah ditetapkan sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak pernah dimintai klarifikasi.

GB: Bukankah penetapan tersangka karena telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah?

FM: Hukum mengandung asas praduga tak bersalah. Meminta keterangan terlebih dahulu kepada calon tersangka itu wajib. Bagaimana sudah bisa langsung tahu dia sudah tersangka jika belum diadakan pemeriksaan terhadap orangnya sebagai calon tersangka.

GB: Dasar hukumnya?

FM: Dasar gugatan adalah putusan MK. Putusan MK menambah penafsiran KUHAP itu, sehingga penafsiran KUHAP tentang dua alat bukti yang sah sebagaimana sebelumnya telah mengalami pergeseran. Putusan MK menyatakan dengan jelas, penetapan tersangka harus didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Putusan MK itu mengikat. Dia bukan yurisprudensi tetapi UU. Apakah putusan MK tidak bisa dijadikan dasar? Kenapa perlu ada lembaga MK yg mengoreksi UU kalau memang tidak bisa dijadikan suatu dasar bagi kepolisian.

Baca Juga:  Pemda Belu Akan Tindak Tegas Pendata Penerima Bantuan Tunai Covid Yang Tidak Sesuai Juknis

GB: Menurut Anda, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?

FM: Kami lihat, ini suatu prestasi penyidik. Mereka sangat cepat merespon, sehingga langsung menetapkan tersangka, quik response-lah. Semoga terhadap semua kasus, jangan hanya yang satu ini saja. Walaupun banyak kasus sudah duluan, tetapi belum ada prosesnya, yg ini cepat sekali. Begitu lapor langsung ditindaklanjuti. Cepat sekali. Pernyataan saya ini sebagai apresiasi buat mereka.

GB: Bagaimana hasil putusan pengadilannya?

FM: Ditolak.

GB: Apa pendapat Anda tentang penolakan gugatan Anda bersama Tim itu?

FM: Pendapat saya, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini hanya berpegang kepada ketentuan dua alat bukti menurut penafsiran KUHAP sebelumnya. Tetapi, putusan MK adalah undang-undang. Apakah ptusan MK tidak dianggap undang-undang? Ini yg menjadi pertanyaan. Apakah tidak mutlak putusan MK diterapkan dalam penetapan tersangka? Bagi kami, Putusan MK wajib dilaksanakan.

GB: Okey! Apakah pernah ada contoh kasus pengadilan menerapkan putusan MK dalam putusan praperadilannya?

FM: Ada banyak. Salah satunya putusan di Pengadilan Negeri TTS menggunakan dasar ini. Duduk kasus sama, hanya berbeda putusan dan pertimbangan hakim.

GB: Apakah ada pertimbangan hakim ambigu?

FM: Setiap hakim bebas menilai karena setiap putusan itu berdasarkan keyakinan hakim. Kita tidak bisa melihat apa yg menjadi keyakinan hakim.

GB: Jika demikian, hakim bebas mempertimbangkan, kenapa praperadilan?

FM: Ini sebagai upaya korektif. Kita ingin masyarakat tahu tentang hak-haknya dan bisa melakukan upaya korektif.

Baca Juga:  Kuasa Hukum PT Indo Raya Kupang: Belum PHO? Itu kan Versi Pemda Malaka

GB: Tetapi kan ditolak. Artinya korektifnya belum ada, begitu?

FM: Ya, ini bahan korektif. Secara Defacto, kita senang, mereka bertindak cepat, dan bisa menang praperadilan, tetapi secara prosedural, kita mau tunjukkan kepada masyarakat bahwa ada cacat prosedural di sini, dan kita sudah tunjukkan. Kita berharap pemeriksaan selanjutnya juga cepat supaya segera sidang. Sepertinya pemberkasan sudah dikirim ke ke kejaksaan, semoga jaksa segera menyatakan P-21 dan segera melimpahkan ke PN.

GB: Apakah Anda dan Tim akan tetap melakukan pembelaan tahap berikutnya?

FM: Tentu. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan pokok perkaranya dengan klien kami sebagai terdakwanya.

GB: Apa yang menjadi pokok perkaranya?

FM: Ya soal mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan penghinaan menurut KUHP.

GB: Bagaimana ceritanya, sampai klien Anda tersangkut di dalamnya?

FM: Ya. Awalnya klien kami membuat status grup WA. Grup ini tertutup. Hanya terdiri dari 27 Anggota dari unsur pers dan Polres Malaka. Sheldy adalah salah satu wartawan yang turut membantu mengungkapkan kasus-kasus polisi di Polres Malaka. Dan, dasar dibuatnya WA itu sebagai media komunikasi dan klarifikasi antara pers dan polisi. Klien kami sebenarnya minta klarifikasi dengan mengutip pengakuan Aris Bria Seran bahwa Lorens Haba (pelapor) ada sogok polisi 6 juta, sehingga polisi periksa dirinya (Klien). Kemudian, seorang anggota bernama Charles Dupe, ia adalah anggota Polres Malaka sekaligus anggota grup WA yang setahu saya, orang yang dekat dengan Kapolres, dia yang mentransmisikan kepada Lorens Haba sampai Lorens Haba melaporkan tindak pidana pencemaran nama baiknya itu.

Baca Juga:  Lagi, Ansy Lema Serahkan Bantuan Aspirasi 10 Mesin Rontok Padi Di Kabupaten Belu.

GB: Bagaimana Anda bersama Tim akan melakukan pembelaan terhadap klien Anda nanti?

FM: kami akan melihat konteksnya klien kami sebagai pers dan hubungannya dengan Polres Malaka dalam membuat grup WA itu. Maka, jelas tujuan klien kami untuk meminta klarifikasi untuk kepentingan jurnalistik, bukan untuk mencemarkan nama baik. Tetapi, kenapa Charles Dupe, salah satu anggota, mendsitribusikan ke Lorens Haba yang bukan anggota grup WA?

GB: Ya, tetapi yang kita bicarakan adalah klien Anda sebagai tersangkanya, bukan mempersoalkan pihak lain.

FM: Ya silakan, itu menurut penyidik. Bagi kami, Chares Dupe adalah pelakunya. Saya bicara ini bukan tidak ada dasar, tetapi dalam jawaban pra (praperadilan) Termohon (Polres Malaka), mereka sendiri yang mengungkapkan bahwa Charles Dupe yang mentransmisikan kepada Lorens Haba, sehingga Lorens Haba merasa dihina. Jika Charles Dupe tidak transmisikan, maka Lorens Haba tidak akan merasa terhina. Jadi, kita akan tetap lanjutkan pembelaan. Ada unsur lain yg harus dicegah dan ada faktor lain yg harus dibela. Kita juga melihat adanya pasal siluman yakni Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Apakah korban Lorrens Haba ini adalah penguasa? Bukankah ia sebagai pribadi? Kita akan liat semuanya nanti.

GB: Apa harapan Anda bersama Tim untuk persidangan pada saat pembelaan pokok perkara nantinya?

FM: Harapan kami semoga pihak Polres Malaka lebih profesional dalam menangani laporan, dan semoga hakim pengadilan nanti akan lebih objektif memeriksa dan mengadili perkara klien kami. (Tim-Goberita.Id)

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments