Belu Raih WTP Berturut-Turut, Dampak Pada Keuangan Daerah Semasa Pandemi Covid dan New Normal ( Wawancara Ekslusif dengan Penjabat Sekda Belu)

754
Marsel Mau Meta/ Penjabat Sekda Belu.

Goberita.id. Kabupaten Belu dibawah Pemerintahan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati  J.T Ose Luan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selama dua tahun berturut turut yaitu tahun 2018 dan 2019. Predikat atau prestasi  ini diberikan kepada Kabupaten Belu karena dalam pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar akuntasi Pemerintahan.  Karena WTP tersebut Kabupaten Belu mendapatkan tambahan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 42 Miliar. Adapun 42 Miliar tersebut sangatlah berarti bagi Pemda Belu terutama pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020 yang berkaitan dengan penanganan pandemi Corona Virus mengamanatkan bahwa anggaran ke Daerah dan Desa direalokasi dan refocusing. Karena itu ketika DAK dan DAU direalokasi, untung saja Belu mendapatkan DID dari prestasi WTP.

Berikut hasil  Wawancara awak media diantaranya Goberita (GB) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) sekaligus Penjabat Sekda Belu, Marsel Mau Meta (MMM) Selasa  28/07/2020 diruang Kerjanya.

GB:Bapak penjabat  Sekda mungkin bisa memberikan Komentar atau gambaran berkaitan dengan WTP yang diraih Belu?

MMM: Setiap kita menjalankan pemerintahan itu ada standar akuntansi pemerintahan yang harus kita taati dan itu kewajiban , kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntasi Pemerintah . saya tidak omong ini prestasi tetapi tidak semua daerah bisa melaksanakan kewajiban ini. Hasil pemeriksaaan  BPK pengelolaan keuangan kita tahun 2016 diperiksa  pada 2017 masih ada 5 akun pengecualian, tahun 2017 diperiksa 2018 tinggal satu akun pengecualian.

GB: bagaimana Kiat yang dilakukan sehingga WTP di tahun 2018?

MMM:  Saya beruntung berada ditempat itu karena bupati yang saat ini. ketika saya menyampaikan bahwa kita harus buat begini yaitu dengan mengalokasikan anggaran terhadap asset, Bupati menyetujui kita rekon asset, 2018 diperiksa 2019 kita WTP dan WTP kita pada saat itu boleh di cek scoring paling tinggi kita.

Baca Juga:  Paket FRESH, PDI Perjuangan dan Kader Ideologi

  GB: Apakah DID yang kita terima akibat WTP ini membantu keuangan daerah?

MMM: tahun 2020 ini anggaran kita sangat parah atau sulit, kita tertolong dengan  DID yang tadinya ada 42 miliar tapi karena adanya Covid maka dialokasikan lagi 5 Miliar sehingga tersisa 37 miliar, kalau tidak bisa dibayangkan, PAM Pemilu butuh uang, Bawaslu butuh uang, KPUD butuh uang, mau ambil uang darimana? DAK kita sudah tidak dikirim, DAU sudah dipotong karena Refocusing dari pemerintah pusat akibat PMK 35.  Syukur lagi di situasi New Normal ini DID kita kembali 2 miliar akibat kita menang lomba itu.

GB: Wah berarti DID yang kita dapatkan dari Prestasi WTP sangat membantu keuangan Daerah?

MMM: Betul sekali,  sekalipun DID datang dengan juknis dan peruntukannya tapi kita bisa siasati, uang DAU yang dicabut kita masukan DID sehingga kita bisa buat banyak hal kalau tidak kita tidak ada uang lagi, kita kehilangan anggaran akibat realokasi dan refocusing, itu yang kita hilang Cuma-Cuma itu 130 miliar, 127 hasil dari PMK 35 dan 3 miliaran dari deviden Bank NTT.

GB: Bagaimana dengan alokasi dana untuk Penanganan Covid di Belu?

MMM: SKB antara menteri keuangan dan menteri dalam negeri diperintahkan 50% belanja barang dan jasa harus diambil direalokasi, kemudian 50% dari belanja modal harus direalokasi untuk membiayai covid. Untuk membiayai covid kita ada uang 73 miliaran, 15 Miliar kita pake untuk cadangkan ke kesehatan Karena kita tidak tahu kapan covid berakhir, 25 Miliar kita taruh di Jaringan pengaman sosial (JPS), kemudian 33 Miliar lebih kita pakai untuk pemulihan ekonomi.

Baca Juga:  Heboh Diduga Ada Pasien Corona, Ini Informasi Resmi RSUD Atambua

GB: 33 Miliar untuk Pemulihan ekonomi? Seperti apa teknisnya dan apakah ada regulasinya?

MMM: Ya, ini sejalan dengan Permendagri terbaru nomor 39 tahun 2020, permendagri terbaru itu dikatakan pemulihan ekonomi dapat digunakan untuk belanja pangan dan diserahkan kepada mereka terkena dampak, kemudian penguatan modal bagi UMKM yang kena dampak dan pemulihan ekonomi lainnya yaitu membuat padat karya tunai yang bisa menjawab mereka yang saat covid dirumahkan atau di PHK. Juga bantuan bagi petani dan nelayan yang terdampak. Nanti kita siapkan dalam bentuk peraturan Bupati.

GB: Saat ini bantuan cenderung di Politisitasi atau dianggap dimanfaatkan, bagaimana ini?

 MMM: kita tidak ada urusan dengan pilkada atau siapa yang mau menang yang penting mereka mereka yang terdampak ini bisa kita sentuh dengan anggaran yang ada. Peraturan bupati sedang digodok di BP4D dan sedang diasistensi di bagian hukum. Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa kita intevensi uang 33 miliar tersebut. Kita berharap uang ini ketika keluar 50%  maka perputaran uang dikampung-kampung terjadi, antara lain petani dan nelayan bisa berproduksi. Atau misalnya padat karya tunai, masyarakat dapatkan uang dan dengan  uang tersebut bisa dipakai berbelanja atau daya belinya meningkat. Juga para pengojek, yang membuka usaha salon dan usaha lainnya.

GB: berapa besaran uang yang akan diterima Petani, nelayan, Pengojek, pengusaha Salon dll?

MMM: Soal besaran yang mau diterima UMKM masih digodok tapi intinya begini, kita mau tetapkan bagaimana kalau uang tidak ada.  Karena itu pemerintah anggarkan seperti jalan raya dialihkan ke Pemulihan ekonomi. kalau mau populer saja pastinya pemerintah lebih utamakan pembuatan jalan dan infrastruktur lainnya. Tapi pemerintah ini bisa mengambil keputusan walau tidak populer tetapi menyentuh dan menyelamatkan banyak orang.

Baca Juga:  Update Info Covid-19 di Belu NTT Dilakukan Setiap Hari

GB:ada yang  bilang WTP sama saja, uangnya pake kerja proyek, apa pendapat Bapak?

MMM: Dapat WTP sama saja bagaimana?kita mau buat bagaimana kalau uang tidak ada,  DAU yang ada ini bisa kita hanya pakai bayar gaji saja, karena itu belanja wajib, yang tadinya perintah UU 25% pembangunan infrastruktur Mendagri perintahkan 25% tersebut bisa dipakai untuk penanganan covid. Padahal dalam situasi normal kalau 25 % tidak diserap maka seandainya tidak di potong pastinya ditunda. WTP itu tidak ada kerja infrastruktur, tidak ada sama sekali, infrastruktur itu perintah UU bahwa 25%  APBD itu belanja infrastruktur itu perintah UU bukan kemauan bupati atau wakil bupati, begitu juga kesehatan10% dan pendidikan 20%. Itu harus, kita Belu untuk kesehatan sudah melampui yaitu 26% saat ini sedangkan perintah UU hanya 10% dari postur APBD.

GB: ok yang terakhir bapak, soal pengobatan Gratis  bagaimana?

MMM: Kami sudah mencoba menghitung dan sesuai perhitungan kita hanya butuh tambahan anggaran 500-600 juta rupiah yang akan dialokasikan pada APBD mendatang.saat ini 5000 masyarakat belu yang belum menikmati pelayanan kesehatan Gratis sehingga akan didaftarkan pada Jamkesda dalam waktu dekat.

Demikian wawancara Goberita dengan Penjabat Sekda Belu, Marsel Mau Meta.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments