Kampanye Kesehatan Gratis Gunakan KTP Adalah Janji Manis Paslon Kepala Daerah

0
1619
Ilustrasi

Goberita.id. Kesehatan Gratis yang dijalankan di Daerah harus terintegrasi dengan Program Nasional yaitu JKN-KIS. Apabila ada Paslon Kepala Daerah yang mengkampanyekan Kesehatan atau pengobatan gratis dengan menggunakan KTP maka itu merupakan Janji manis yang tidak akan terealisasi. Para Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah diminta untuk tidak mengklaim atau mempolitisir pelayanan kesehatan gratis sebagai program Paslon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Delegasi.com, (17/09/2020) menulis beritanya dengan tajuk: Jangan Dipolitisir : Kesehatan Gratis Adalah Program Wajib Pemda. Berita ini memuat sari pendapat dari akademisi, Darius Mauritsius, SH, MH, terkait program pelayanan kesehatan gratis yang dijadikan sebagai ‘janji’ politik oleh beberapa pasangan calon (paslon) kepala daerah/wakil kepala daerah di NTT.

Darius mengatakan hal tersebut karena Kesehatan Gratis adalah program wajib Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai perwujudan Pasal 34 UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Darius menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dengan ‘janji-janji manis’ Paslon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

“Masyarakat jangan terbuai dengan janji-janji politik yang tidak rasional, Begitu juga untuk para calon Kepala Daerah agar rasional dalam memberikan janji-janji politik,” Tandas Darius.

Menurutnya, ada prosedur dan sistem pertanggungjawaban dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mesti dilaksanakan oleh para kepala daerah.

Tambahnya, ini untuk mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Pemerintah RI telah menetapkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Dalam Pasal 19 UU SJSN berbunyi : Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan,” ujarnya mengutip.

Artinya, lanjut Darius, prosedur jaminan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus diintegrasikan ke sistem jaminan kesehatan nasional.

Baca Juga:  Warga Lolowa Pasien Covid di RSUD Atambua Meninggal Dunia

“Jadi program jaminan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, tidak boleh berjalan sendiri,” tegasnya.

Hal itu, jelas Darius, merupakan salah satu cara Pemerintah Pusat (Pempus) untuk mengawal anggaran bidang kesehatan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

“Jika program kesehatan gratis itu hanya dijalankan dengan dengan menunjukan KTP maka tidak ada pengawasan oleh pemerintah pusat,” kritiknya.

Selain itu, kata Darius, tujuan integrasi pelayanan kesehatan gratis adalah tenaga kesehatan yang merawat pasien dapat mengklaim dana kapitasi (besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP) ke BPJS. Itu juga salah satu tujuan dari Pemerintah Pusat,” Jelas Darius masih dikutip dari Delegasi.com.

Di Belu hal pelarangan Kesehatan gratis terhadap Pemda atau membuat skema pengobatan gratis serupa JKN-KIS telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri saat menggelar rapat melalui Video conference bersama kepala BPJS cabang Atambua, Munaqip, Penjabat Sekda Belu Marsel Mau Meta di ruang kerja Sekda Belu, Rabu(28/7/2020).

Dalam video conference yang diikuti 132 daerah di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, pihak BPJS menegaskan bahwa sesuai regulasi yang sudah ada, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk membuat skema penjamin kesehatan yang menyerupai JKN-KIS. Larangan yang di sosialisasikan secara Virtual tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 119 tahun 2019, Permenkeu Nomor 78 tahun 2020, Surat Edaran Mendagri Nomor 441, tanggal 23 Juni 2020.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here