Jhon Tuba Helan : Pengobatan Gratis Gunakan KTP Langgar Hukum dan Demokrasi

1842
Foto.ist. DR. Jhon Tuba Helan, SH, M.Hum, Ahli Hukum Tata Negara Undana.

Goberita.id. Berkaitan dengan pengobatan gratis yang ditawarkan Paslon Kepala Daerah diantaranya Paslon Sehati di Kabupaten Belu, DR. John Tuba Helan, SH, M.Hum, Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undana mengatakan pengobatan gratis dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga adalah perbuatan melawan Hukum dan asas demokrasi.

DR. Jhon menyampaikan hal tersebut melalui pesan Whatsaapnya ke media ini (30/09) hari ini. Menurut DR. Jhon, pengobatan Gratis sewajibnya dilaksanakan secara terbuka atau mengikuti mekanisme dan aturan Pemerintah.

Baca Juga:  Fraksi PAN Belu Tolak Pengobatan Gratis Kalau Tak Ada Dasar Regulasi

” Pengobatan gratis harus dilakukan terbuka, tidak boleh dengan KTP dan Kartu Keluarga seolah ada kewajiban balas jasa yakni memilih calon yg mengadakan pengobatan gratis. Ini tidak dibenarkan secara hukum dan demokrasi,” Jelas Tuba Helan.

Pengobatan gratis lazimnya menurut DR. Jhon dilakukan dalam rangka bakti sosial tanpa muatan kepentingan tertentu.

” Pengobatan gratis adalah kegiatan sosial untuk membantu orang miskin, asalkan tidak ada muatan kepentingan politik untuk meraih suara rakyat. Jika benar mulia tujuan sosial perlu diapresiasi,tapi jika ada muatan politik, maka perlu dihindari dan segera dihentikan,” papar Tuba Helan yang juga pengamat Hukum Tata Negara di NTT.

Baca Juga:  Mediasi Tanah Desa Lakanmau DPRD Belu Rekomendasikan Kedua Pihak Selesaikan Secara Internal

Berita sebelumya, Darius Mauritsius, SH, M.Hum, Dosen Universitas Nusa Cendana mengatakan bahwa Kesehatan Gratis adalah program wajib Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai perwujudan Pasal 34 UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Darius menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dengan ‘janji-janji manis’ Paslon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Baca Juga:  Proyek Rehab Laboratorium Tes PCR Covid-19 di RSUD Atambua Telan Anggaran Hampir I Miliar

“Masyarakat jangan terbuai dengan janji-janji politik yang tidak rasional, Begitu juga untuk para calon Kepala Daerah agar rasional dalam memberikan janji-janji politik,” Tandas Darius di kutip dari delegasi.com (17/09/2020). YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments