Ditersangkakan, Santy Taolin Ajukan Permohonan Praperadilan

0
835

Goberita.id. Kasus lama, sengketa warisan lahan dan rumah antara Santy Taolin (ST) dan Kristina Lasakar (KL) masuk ke babak baru. Pasalnya, KT dan kedua saudari Ervina Taolin dengan Hanny Taolin melakukan pelaporan tindak pidana “penggelapan dan pemalsuan akta autentik” sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020. Lalu Polres Belu melakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 42/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 12 Oktober 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: Sprindik_Lan/ 45/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021 yang memanggil ST selaku tersangka dalam perkara “Penggelapan dan pemalsuan akta authentiek.

ST melalui kuasa hukumnya, Helio Moniz de Araujo SH, Ferdinand Ba’e, SH dan Kornelius Talok, SH, senin (11/01) mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Atambua yang diterima Frans Sega, SH selaku Panitera dengan pihak Termohon (Kapolres Belu).

Menurut ST melalui kuasa Hukumnya, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, ST mengajukan praperadilan terhadap tindakan yang menetapkan ST sebagai tersangka secara tidak adil.

Berikut dalil Pemohonan Praperadilan tersebut; ST adalah anak kandung dari orang tua: ayah Dominggus Taolin, Ibu Kristina Lasakar (KL), dengan dua orang saudari kandung: Ervina Taolin (ET)
dan Hanny Taolin (HT). Kedua orang tua ST membeli dua bidang tanah pada tahun 1989; Sertifikat Hak Milik No. 365 dan No. 372, dua-duanya atas nama Dominggus Taolin (ayah). Kedua bidang tanah berbatasan langsung sebagai satu kesatuan, maka kedua orang tua mendirikan sebuah bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan meliputi kedua bidang tanah sekaligus. Kedua orang tua telah memberikan tanah dan rumah tersebut kepada ST untuk memilikinya, sehingga ST bersama suami dapat menetap di atasnya dari pertama hingga sekarang.

Kemudian ayah ST, Dominggus Taolin meninggal dunia pada 06 Januari 2007. Bahwa dengan ayah Dominggus Taolin telah meninggal dunia, segala harta bersama antara ayah Dominggus Taolin dengan KL menjadi terbuka untuk dibagi waris, demikian KL dengan kedua saudari masing-masing ET dan HT menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan menyatakan sebagai ahli waris menolak hak waris atas bidang tanah dengan bangunan di atasnya tersebut untuk diserahkan kepada ST maka ibu dan kedua saudari ST menandatangani Surat Keterangan Penolakan Warisan di hadapan Lurah Beirafu mengetahui Camat Atambua Barat. ST lalu pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk balik nama Sertifikat dari Dominggus Taolin (ayah) kepada ST.

Baca Juga:  Gandeng KLHK Ansy Lema Beri Bantuan Uang Tunai Kepada 10 Kelompok Tani Hutan Di NTT -GO. PDIPBELU

Dikemudian hari, KL dengan kedua saudari ST, ET dan HT mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dan membatalkan proses balik nama sertifikat, oleh karena itu Kantor Badan Pertanahan Kabupten Belu menghentikan prosesnya. Kemudian ibu KL dan kedua saudari ET dan HT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua dan terdaftar di bawah Register Perkara No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. Atambua Tanggal 23 Maret 2016 mendalilkan dalam surat gugatannya: “Bahwa tanah tersebut di atas sementara ini dikuasai oleh Tergugat (Pemohon) atas dasar penolakan ahli waris dari Penggugat I, KL, dan Penggugat II, ET, karena pada saat itu Penggugat III, HT, belum dewasa.”

“Bahwa setelah ST menikah dengan suaminya, KL telah memberikan beberapa hak waris dari almarhum ayahnya dan KL berupa satu unit rumah dengan seisinya/ dengan segala perlengkapannya. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak telah diberikan kepada Tergugat sejak Tergugat menikah dan dikuasai hingga saat ini.”

“Bahwa pada sekitar tahun 2008, KL, ET dan HT masih berumur 11 tahun membuat Surat Keterangan Penolakan Warisan dengan objek tanah yang sementara ini dikuasai oleh ST, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan ahli waris lain yaitu para Penggugat.”

Kl, ET dan HT lalu mengajukan agar membatalkan kembali Surat Keterangan Penolakan Warisan yang dibuat pada tahun 2008 dan menetapkan harta peninggalan tersebut di atas yang belum dibagi waris dibagi sesuai porsi masing-masing yaitu KL adalah ½ dari luas tanah sengketa, sedangkan ET, HT dan ST adalah sisanya.

Namun, Pengadilan Negeri Atambua memutuskan dalam konvensi menyatakan gugatan para Penggugat (KL, ET, HT) tidak dapat diterima, demikian juga dalam rekovensi menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima.

KL, ET dan HT lalu mengajukan banding terhadap gugatan rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima. Hasil dari banding itu, Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sebagaimana Putusan No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG: Dalam Mengadili “Menerima permintaan banding (Rekonvensi) dari kuasa hukum Pembanding, ST yang semula adalah Tergugat tersebut. PT Kupang dalam eksepsi “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB yang dimintakan banding tersebut,” Dengan Mengadili Sendiri:
Dalam Pokok Perkara “Menolak gugatan Terbanding KL, ET dan HT semula Penggugat dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menghukum Penggugat, KL,ET,HT Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.

Baca Juga:  Grafik Pelaku Perjalanan dan ODP di Belu Menurun

Dengan Pengadilan Tinggi Kupang menolak gugatan para Penggugat, KT, ET dan HT dalam pokok perkara, dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukumnya untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan para Penggugat telah menerima keputusan Pengadilan Tinggi Kupang tanpa kasasi selama 14 hari dan tanpa peninjauan kembali selama 180 hari, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu para Penggugat tidak bisa lagi menuntut pembatalan “Surat Keterangan Penolakan Warisan” dan menuntut “pembagian warisan bidang tanah” yang dikuasai oleh Pemohon oleh karena menyangkut objek dan subjek serta pokok persoalan yang sama berlaku asas “nebis in idem”.

Bahwa berdasarkan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penolakan Warisan dan Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ST menghadap lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belu guna mengurus balik nama dari Dominggus Taolin (ayah) kepada ST, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Belu telah memrosesnya dengan keterangan “Peralihan Hak Tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG Tanggal 02-02-2017.”

Bahwa dari Surat Panggilan dimaksud di atas itu baru Pemohon tahu apabila Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
Bahwa perkara Pemohon adalah perkara perdata, karena subjek pelapornya (ibu Kristina Lasakar, Ervina Taolin, maupun Hannya Taolin) serta terlapornya (Pemohon) adalah pihak yang sama, demikian juga objek hukumnya adalah sama, dan atas subjek dan objek hukum yang sama ini telah ada putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut salah satu Kuasa Hukum ST, Kornelius Talok, subjek pelapor objek laporan sebagaimamana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 adalah pihak yang sama dengan penggugat dengan objek yang sama pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG, yang telah memberikan pengakuan dalam surat gugatannya tentang Pemohon adalah anak kandungnya selaku salah satu ahli waris, sudah memberikan rumah berikut tanahnya kepada Pemohon, sudah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penolakan Warisan di hadapan lurah dengan mengetahui camat, sudah menuntut pembatalan kembali Surat Keterangan Penolakan Warisan dan menuntut pembagian warisan sesuai porsinya kepada pengadilan akan tetapi pengadilan telah menolak permohonannya itu, dan pihak yang bersangkutan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG tanpa melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dalam waktu yang ada untuk itu, maka sesungguhnya tidak ada pelapor maupun terlapor sebagai subjek hukum pidana selain sebagai subjek hukum perdata, tidak ada objek hukum pidana selain objek hukum perdata sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:  Kembali Dari Daerah Zona Merah Pemdes Kabuna Minta Kios Gerbang Jaya Tutup Sementara

Tambah Kornelius, Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan meliputi pejabat pemerintah dalam bidang eksekutif, legislatif, dan judikatif, dengan ketentuan Pasal 18 yang menyatakan demikian “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan judikatif) dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan atau b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” maka Termohon jelas tidak berwenang memeriksa kembali perkara perdata yang yang telah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian Polres Belu telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan ST sebagai tersangka dengan memanggil ST untuk diambil keterangan sebagai tersangka melalui Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021, oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah batal demi hukum/ setidak-tidaknya tidak sah.

“Berdasarkan segala uraian demikian dalam permohonan Pemohon ini, maka Klien mereka ST memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa perkara Pemohon ini berkenan memutuskan,” Jelas Kornelius.

Kornelius juga menguraikan bahwa Menyatakan Termohon telah bertindak sewenang-wenang terhadap Permohon dengan menyatakan penetapan status tersangka terhadap ST yang dilakukan oleh Polres Belu adalah batal demi hukum/ tidak sah;
Memulihkan kembali nama baik Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.

” Polres Belu selaku Termohon kita harapkan untuk melaksanakan putusan ini,” Pungkas Kornelius. YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here