Hibah Tanah Haliwen Bermasalah, Gubernur NTT dan Bupati Belu Digugat

0
2582
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Menyerahkan Hibah Tanah kepada warga Eks Tim-Tim di Haliwen (24/03/2021). Foto ist. By : Mariano Parada, dimuat di Timordailynews.com.

Goberita.id. Hibah tanah oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, kepada warga Ex Tim-Tim di Haliwen, depan Bandara A.A Beretalo, mulai bermasalah. Setelah melakukan audiens dengan DPRD Belu beberapa pekan lalu, Para Ahli Waris Zakarias Mau Kura, melalui Kuasanya Helio Moniz De Araujo dan Ferdinandus Ba’e, resmi mendaftarkan gugatan melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat 1, Bupati Belu sebagai Tergugat 2, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sebagai Turut Tergugat 1, Ketua DPRD NTT sebagai Turut Tergugat 2, Presiden RI sebagai Turut Tergugat 3 ke Pengadilan Negeri (PN) Atambua pada 22 April 2021 yang lalu. Helio menjelaskan pengajuan gugatannya secara online dan pihaknya telah mengantongi nomor register perkara yakni nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Atb, bahkan telah menerima penetapan hari sidang pertama jatuh pada Selasa 04 Mei 2021 nanti.

Helio mengatakan pihaknya harus mengajukan perkara sengketa lahan di Haliwen yang melibatkan pihak Zakarias Mau Kura dengan Pemkab Belu karena sudah berlangsung selama lebih dari 40 tahun tanpa ada keputusan yang pasti.

“Persoalan ini sudah lama, sudah selama 40 tahun lebih. Persoalannya sudah berlangsung selama 20 tahun baru pihak warga baru warga baru datang pada tahun 1999 ikut menetap di atasnya lagi dan sudah selama 20 tahun lebih juga, jadi sudah lebih dari 40 tahun,” kata Helio kepada Goberita di tempatnya pada hari ini (23/04/2021).

Helio menambahkan, gugatan para ahli waris ke pengadilan ini adalah suatu kemajuan, karena akan segera memperoleh kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan.

“Selama ini pemerintah berpikir lahan di Haliwen adalah miliknya, para ahli waris juga mengatakan hak waris mereka. Itu sudah sekian lama berlangsung tanpa ada putusannya. Oleh karena itu, jika pengadilan memang memutuskan tanah sengketa milik pemerintah, ya sudah. Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan milik Zakarias Mau Kura ya sudah, pemerintah dan warga baru yang menetap di atasnya bisa pikirkan solusi lain, lokasi lain, tanah lain demi kehidupan yang lebih baik. Jangan pemerintah sekian lama pikir tanah Haliwen, para Ahli Waris pikir tanah Haliwen, semua tanpa ada kepastian hukum,” demikian terang Helio tentang alasan di balik keinginan pihak Ahli Waris menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Baca Juga:  Golkar Belu NTT Gencar Perangi Covid-19

Sebagaimana diketahui, Gubernur NTT, Victor Laiskodat, menghibahkan tanah yang menurutnya milik Pemprov NTT seluas 46,3 ha terketak di Depan Bandara A. A. Beretalo (Jalan Atambua – Sadi) kepada pihak Pemkab Belu dan gereja Katolik serta 475 KK warga baru (eks Provinsi Timor Timur) yang menetapnya di atasnya sejak tahun 1999 sampai sekarang.

Helio mengatakan, sesuai ketentuan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Gubernur wajib meminta persetujuan kepada DPRD NTT dan jika nilainya di atas 10 miliar wajib minta persetujuan kepada Presiden. Namun tambahnya, Gubernur tidak melanggar hukum dalam hal itu.

“Aturan mengatakan harus. Kata harus ini artinya wajib. Hanya aturan tidak mengatakan harus itu harus sekarang, sebelum penghibahan atau sesudah penghibahan. Jadi, persetujuan bisa diminta belakangan saja. Mungkin pertimbangan Bapak Gubernur, inikan masih ada masalah selama ini. Masalah yang sudah lama, warisan persoalan dari Gubernur-gubernur sebelumnya, maka Beliau mencoba menyelesaikan. Jika Beliau sudah meminta persetujuan kepada DPRD dan Presiden dan DPRD serta Presiden telah memberikan persetujuan baru ternyata ada masalah, kan hal ini bukan sesuatu yang baik tentunya,” Jelas Helio

Terakhir, Helio berharap semua pihak bisa bersabar, serahkan kepada pengadilan untuk memutuskannya.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here