Sidang Sengketa Hibah Tanah Haliwen Ditunda, Pemprov NTT Harapkan Mediasi Dengan Penggugat

0
851
Kabag Hukum Pemprov NTT, Lukas Nikolaus Mau, SH, di PN Atambua, seuasi mengikuti sidang sengketa tanah hibah Haliwen.

Goberita.id. Sidang perdana kasus perdata sengketa tanah Haliwen, depan Bandara, Kelurahan Manumutin, ditunda. Penundaan ini sebabnya, pihak terkait yang turut tergugat dalam pengajuan gugatan Ahli Waris Zakarias Maukura tidak hadir. Pemerintah Propinsi NTT selaku tergugat 1 menanggapi bahwa pihaknya mengharapkan agar terjadi mediasi antara penggugat dan tergugat agar sengketa tanah tersebut cepat diselesaikan.

Sidang Perdana gugatan Ahli Waris Zakarias Maukura ini digelar di Pengadilan Negeri Atambua (04/05) siang tadi. Hadir dipersidangan anak cucu Ahli Waris Zakarias Maukura, kuasa Hukum Ahli Waris, Helio Moniz dearaujo, Ferdinand Bae. Dipihak tergugat, mewakili Gubernur NTT, Kabag Hukum Provinsi NTT, Lukas Nikolaus Mau dan pejabat yang mewakili Bupati Belu.

Majelis Hakim memutuskan penundaan tersebut pada sidang perdana tadi karena selain dari tidak hadirnya turut tergugat 1,2 dan 3, juga Majelis Hakim menyarankan agar kuasa penggugat memperbaiki materi gugatan dan secepatnya diajukan kembali.

Kabag Hukum Pemprov NTT, Lukas Nikolas Mau, seusai sidang mengatakan bahwa kehadiran dirinya mewakili Pemerintah Propinsi NTT walau Gubernur NTT belum mendapatkan pemberitahuan secara langsung dari PN Atambua.

” Jadi begini, hari ini sidang pertama, itupun para pihak tidak lengkap, Gubernur juga belum mendapatkan pemberitahuan secara langsung tapi karena kami mengecek informasi maka kami berkewajiban hadir, ” Papar Lukas

Terkait selanjutnya, Lukas mengatakan bahwa pihak Pemprov berharap sengketa atau gugatan ini berakhir dimediasi.

” kita berharap selesai di Mediasi, janganlah berlama-lama, kalau waktu penyerahan hibah tanah kemarin ada dirasa kurang pas oleh penggugat, Mari, kita bisa duduk sama-sama kita bisa diskusi dan cari solusi bersama-sama, kira-kira dari pihak penggugat apa yang dirasakan belum puas dari kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kalau ada titik temu ya kita selesaikan,” Ungkap Lukas.

Baca Juga:  Teluk Gurita Daerah Wisata Pemuda Dualaus Inisiatif Buat Posko Covid

Sementara itu pejabat yang mewakili Bupati Belu yang hadir siang tadi, didepan Majelis Hakim mengakui bahwa Pemda Belu sudah mendapat surat pemberitahuan terkait sidang hari ini. Namun dirinya belum mendapatkan surat kuasa dan surat tugas untuk hadir dipersidangan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menegaskan agar pada sidang berikutnya wajib membawanya. YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here