Sampaikan Pandangan Umum Fraksi, Golkar Belu NTT Kritisi Pemerintah Terkait Kinerja OPD

0
293
Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Jr, menyerahkan pandangan umum fraksi kepada Wakil Bupati Belu.

Goberita. Id. Partai Golongan Karya melalui Fraksinya di DPRD Belu, NTT mengingatkan Pemerintah terkait manajemen Pemerintahan dan persoalan teknis berkaitan dengan kinerja. Partai yang dinahkodai Yohanes Jefri Nahak yang juga wakil ketua II DPRD Belu menyorot tajam beberapa isu dilingkaran Birokrasi. Selain itu Golkar menyampaikan apresiasi atas pengelolaan keuangan sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal disampaikan anggota DPRD Belu Partai Golkar, Rofinus Manek, saat menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD mewakili Ketua Fraksi Benediktus Hale pada sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belu tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD Belu (14/07) hari ini. Sidang dipimpin ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Jr, didampingi Wakil ketua 1, Cyprianus Temu, Wakil ketua 2, Yohanes Jefri Nahak, dihadiri Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens, Pj Sekda, Frans Manafe dan pimpinan OPD lainnya.

” Penghargaan dan terimakasih yang besar kepada pemerintah atas capaian Kinerja Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualioan (WTP). Ini merupakan pemberian opini WTP yang ketiga kalinya oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Belu, ” Kata Rofinus Manek mengawali pandangan fraksi Golkar.

Golkar menyampaikan beberapa catatan kritis diantaranya, Terhadap Dinas Pariwisata Kabupaten Belu Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Belu menyoroti terkait pengendalian atas Pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan Wisata Rohani Patung Bunda Maria di Teluk Gurita dan Bangunan Pelengkap. Golkar meminta dilakukan audit atas anggaran dan fisik bangunan yang ada. Golkar menilai keterlambatan akibat lemahnya pengawasan Pemerintah.

Terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional tidak tertib. Salah satu contoh SDN Lianain, dimana sewaktu cash opname terjadi perbedaan antara bukti belanja, saldo dan catatan kas. Kondisi ini menunjukan bahwa Pimpinan OPD terkait tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas bendahara pengeluaran.

Baca Juga:  DPD Golkar Belu Serahkan APD Bagi Tenaga Medis RSUD Atambua

Golkar meminta penjelasan Pemerintah soal dana hibah, bansos, yang sudah dalam temuan BPK bahwa masih banyak yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Terhadap target hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.632.611.925,- dan realisasi Rp. 5.218.328.239,- atau mencapai 68,3/%, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauhmana kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan retribusi kendaraan bermotor. Kenyataan di lapangan bahwa uang pemungutan dari retribusi parkir mengendap di petugas parkir. Golkar mengharapkan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa desa ternyata beberapa jalur jalan raya telah mengalami rusak berat namun sampai dengan saat ini belum diperbaiki dan tidak ada jalan alternative lain sehingga terpaksa masyarakat masih menggunakan jalan rusak tersebut, seperti Jalan raya Wilain, Desa Tohe Leten menuju Builalu Desa Lamaksanulu, Jalan raya menuju Gapura Desa Kewar mengalami longsor berat sampai ke badan jalan.

Penilaian kinerja tenaga kontrak yang bertugas sebagai pendamping koperasi sesuai hasil pengamatan fraksi Partai Golkar menunjukan kinerja yang buruk dari waktu ke waktu. Hasilnya Rapat Akhir Tahun (RAT) terus menurun yang berdampak pada koperasi yang tidak sehat. Pemda diharapkan untuk menempatkan aparat perkoperasian yang basic pengetahuannya bisa mendorong upaya peningkatan mutu pendampingan agar menghasilkan koperasi-koperasi yang sehat.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan untuk terus mengevaluasi guru SD. Pengamatan Partai Golkar dibeberapa sekolah masih terdapat anak didik yang sudah kelas IV dan V belum bisa membaca dan menulis. Ini menceminkan keseriusan dan mengukur kualitas guru dalam melakukan proses belajar mengajar.

Baca Juga:  Sidang Sengketa Hibah Tanah Haliwen Ditunda, Pemprov NTT Harapkan Mediasi Dengan Penggugat

Fraksi Partai Golkar memberikan catatan penting untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun yang akan datang agar Perlu ada pemerataan dalam mengelola formasi CPNS. Tahun ini sebagai bukti formasi CPNS lebih fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga terkesan mengabaikan bidang-bidang lain diantaranya disektor peternakan dan pertanian yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga fungsional untuk memperkuat pendampingan terhadap petani dan peternak sehingga kedepan bisa mewujudkan peningkatan populasi ternak serta upaya peningkatan hasil produksi pertanian.

Kepada pemerintah melalui dinas Peternakan Kabupaten Belu agar segera melakukan percepatan realisasi program inseminasi buatan yang baru mencapai realisasi 124 ekor per Juli 2021 atau 15 persen dari Target 774 ekor. Yang dikuatirkan dengan target waktu realisasi yang tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat dan propinsi menarik kembali stock hormon yang ada dan di alihkan ke daerah lain.

Terhadap Upaya menekan penularan virus kepada ternak Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar pemerintah melalui dinas terkait untuk mengalokasikan anggaran untuk memusnahkan ternak-ternak reaktor (Brucellosis)dengan cara membeli dan menjual dalam bentuk apa saja yang mungkin bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.

Golkar mengharapkan perhatian dan dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati dalam menindaklanjuti persoalan putusan perceraian suami dan istri yang sudah inkra baik ditingkat Pengadilan Negeri Kelas 1b Atambua maupun di tingkat kasasi antara Petrus Atolan Taku, AMd, seorang ASN dan istri yang dalam Putusan Pengadilan dimenangkan oleh istri. Terhadap masalah putusan masalah ini pengadilan menginstruksikan kepada yang bersangkutan Petrus Atolan Taku, AMd untuk memberikan bagian 1/3 dari gaji sebagai tanggunggungjawab dalam menafkahi istri dan 2 (dua) orang anak yang sudah diterlantarkan 6 tahun yang lalu. Fraksi Golkar berharap agar hak, harkat dan martabat perempuan dijunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai kemanusian.

Baca Juga:  Hentikan Pekerjaan Jalan Raya Oleh Warga Fatubenao, Begini Penjelasan Kadis PUPR Belu

Fraksi Partai Golkar meminta perhatian serius semua PNS yang menggunakan fasislitas kendaraan dinas baik roda 2, 4 dan 6 agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor.Sejauh pengamatan Fraksi Partai Golkar masih terjadi Tunggakan yang begitu besar dari kendaraan-kendaraan dinas di lingkup
selama ini Belu.

Terhadap ketidaktertiban dalam membayar pajak menujukkan Pemerintah berkontribusi besar untuk tidak pemerintah Kabupaten mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah pada pos bagi hasil pajak propinsi kepada daerah.

Pada pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020 ini Fraksi Golkar menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme sidang selanjutnya. Direncanakan besok (14/07) akan dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here