Pemprov NTT Beri Penegasan Kepada Bupati Belu, Ini Penjelasan Zaka Moruk

1825
Surat penegasan Pemprov NTT kepada Bupati Belu.

Goberita.id. Pemerintah Provinsi NTT dibawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakil Gubernur Josef Nai Soi melalui Sekda Pemprov NTT, Ben Polo Maing, memberikan penegasan kepada Bupati Belu, Agus Taolin, soal penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk layanan kesehatan masyarakat. Surat penegasan Pemprov bernomor: 067/1484/BKUD5.3/2021 ini dikirimkan berkaitan dengan rencana pencanangan pengobatan gratis yang akan dilaksanakan pada senin (26/07) nanti. Pemprov NTT tidak menyetujui kegiatan ini sebab menurut Pemprov dari sisi anggaran tidak sesuai aturan. BTT tidak dapat digeser untuk kegiatan lain selain penanganan covid.

Demikian disampaikan Sekda Pemprov NTT melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, (24/07) hari ini ketika dikonfirmasi. Zaka Moruk lalu menjelaskan mengapa ada surat dari Gubernur melalui Sekda Pemprov NTT.

” Mengapa ada surat dari Gubernur melalui Sekda, itu berkaitan dengan pengobatan gratis menggunakan KTP , kami mendapatkan surat dari Bupati yang ditujukan kepada DPRD Belu dan tembusannya kepada gubernur terkait pergeseran alokasi anggaran dari Pos BTT ke dinas kesehatan dan rumah sakit untuk melaksanakan program kesehatan gratis. PMK Nomor 17 tahun 2021 dijelaskan bahwa BTT diperuntukan bagi penanganan Covid di daerah, baik itu distribusi Vaksin, untuk membiayai sarana dan prasarana kesehatan khususnya Rumah Sakit yang menangani Covid dan insentif bagi tenaga kesehatan, ” Jelas Zaka Moruk

Baca Juga:  Partai Demokrat Belu NTT Bantu Tandon Air Cuci Tangan

Menurut Zaka, Pemprov prinsipnya mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat di daerah namun ada kekeliruan dari Pemda belu dari sisi penganggaran.

” Dana BTT tidak bisa digeser kepada kegiatan diluar penanganan covid, untuk Jamkesda BPJS itu tidak terlalu mendesak karena dibiayai oleh APBN, anggaran Provinsi dan kabupaten itu sendiri, jadi tidak boleh ada penganggaran ganda, karena itu kami menyarankan kepada Pemda Belu, kepada Bupati supaya dana pengobatan gratis ini harus melalui pembahasan di perubahan APBD. Setelah di bahas di perubahan APBD baru boleh dilaksanakan pengobatan gratis dengan mengintegrasikan ke Jamkesda BPJS, tidak boleh melakukan pergeseran-pergeseran dari belanja BTT, itu sangat berbahaya dan dari sisi regulasi tidak diijinkan,” urai Zaka Moruk yang pernah dua kali menjadi Penjabat Bupati Belu ini.

Baca Juga:  Panen Tomat Ketiga Kelompok Samurai Manleten Dihadiri Pemda dan DPRD Belu

Zaka menambahkan bahwa Pemda dapat melaksanakan program ini apabila ada kelebihan pada anggaran tahun sebelumnya.

” Boleh kalau pemda belu dalam pertanggungjawaban APBD 2020 mempunyai dana SILPA yang cukup besar dan dapat menunjang program itu, kalau itu boleh, sedangkan dana SILPA Belu kan hanya 26 miliar, dari 26 miliar itu 14 miliar sudah membayar utang dan kewajiban-kewajiban Pemerintah jadi sisa berapa miliar saja. Kalau program itu mau berjalan setelah perubahan APBD, kalau misalnya tidak ada anggaran yang ditambahkan pada perubahan maka program ini baru bisa berjalan tahun depan,” papar Zaka Moruk

Zaka menambahkan bahwa segala kebijakan Pemerintah harus berdasarkan regulasi,sebab regulasi yang melindungi setiap kebijakan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ditanyakan soal Peraturan Bupati (Perbup) jadi payung hukum tanpa harus melalui pembahasan bersama DPRD, Zaka secara tegas menyatakan tidak diijinkan.

Baca Juga:  Tertular Lebih Banyak Yang Sembuh, Angka Pasien Covid di Belu NTT Terus Melaju

” Perbup tidak diijinkan karena itu kita menjawab surat Bupati, penjabarannya kecuali refocusing, sedangkan refocusing itu mengurangi kegiatan bukan menambah kegiatan,” tandas Zaka Moruk

Zaka menjelaskan lagi bahwa pemprov sudah mengigatkan Pemda Belu sebelumnya bahwa tidak boleh melakukan pergeseran terhadap BTT. Lanjutnya, BTT Belu sebesar 37 miliar baru diserap sebanyak 3, 67% di semester satu ini untuk penanganan covid. Sedangkan Kabupaten lainnya sudah mencapai 30-40%.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Belu, dibawah kepemimpinan Bupati Agus Taolin dan Wabup Aloysius Haleserens, akan melaksanakan pencanangan program pengobatan gratis menggunakan KTP. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Puskesmas Haliwen, Desa Kabuna, dua hari lagi. YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments