DPRD Himbau Pemerintah Focus Tangani Kasus Covid di Belu dan Transparan Soal Diagnosa Kematian Pasien

778
Jeremias Manek Junior, Ketua DPRD Belu.

Goberita.id. Lonjakan kasus covid di kabupaten Belu, NTT akhir-akhir ini menjadi kekuatiran bersama. DPRD Belu menghimbau Pemerintah serius dan secepatnya mengambil langkah strategis dalam rangka pencegahan penyebaran covid tersebut. Satgas covid diharapkan bekerja secara maksimal, memperketat pengawasan aktivitas sosial dalam masyarakat yang dapat menjadi sebab terjadinya transmisi lokal penyebaran covid. DPRD Pada dasarnya mendukung kebijakan Pemerintah diantaranya penutupan kawasan wisata, kerumunan yang tidak perlu namun DPRD mengingatkan agar kebijakan yang dimaksud harus dituruti dengan langkah taktis dan terukur. Berkaitan dengan kematian pasien covid, DPRD mendapat informasi bahwa terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat soal diagnosa yang berakibat konflik.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Junior yang akrabnya dipanggil Manek, diruang kerjanya (28/07) hari ini.

Baca Juga:  Mediasi Perceraian Jeremias dan Waty, Dua Pihak Bertemu Hari Ini

” Berdasarkan data satgas Covid sampai kemarin yaitu 23 warga Belu dinyatakan covid maka jumlahnya sudah mencapai 259 orang positif covid. Lalu terdapat 87 orang yang lakukan kontak erat dengan pasien covid maka peluang bertambahnya pasien sangat mungkin. Karena itu Pemerintah harus serius mengurus masalah covid terutama di pencegahannya, ” Jelas Manek.

Menurut Manek yang adalah Politisi Demokrat ini, Pemerintah melalui satgas covid benar-benar memperhatikan kegiatan kemasyarakatan yang sudah dilarang Pemerintah melalui Peraturan Bupati dan lainnya. Manek juga meminta Pemerintah agar memaksimalkan peran dan fungsi semua tenaga medis, tenaga penunjang covid baik di Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada.

” Perlu pengetatan pada daerah yang menjadi zona merah , maka satgas covid aktif bekerja menertibkan segala kegiatan seperti pesta, kerumunan dan jam tutup rumah makan dan aktivitas lainnya yang telah tertuang dalam peraturan Bupati Belu. Juga pemerintah perlu mengalokasikan anggaran baik penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga penunjang covid yang selama ini menjadi garda terdepan menangani pasien covid, ada informasi honor tenaga penunjang covid yang belum dibayarkan sejak januari tahun ini ” Papar Manek yang sudah dua periode menjadi DPRD Belu ini.

Baca Juga:  Wati Melakukan Perlawanan, Perceraian Ketua DPRD Belu NTT Belum Final

Menanggapi kesalahpahaman antara keluarga pasien dan pihak RS terkait diagnosa pasien covid yang meninggal dimana terkesan tidak transparan, Manek menegaskan pihak yang berkompoten agar tidak memberikan pernyataan yang mengakibatkan kebingungan publik. Manek meminta Pemerintah membenahi hal ini.

” Kami mendengar informasi tadi malam di RSUD Atambua terjadi kesalahpahaman dan akibatkan perkelahian dan saling lapor ke Polisi, kami tegaskan agar pihak RS agar menunjukan hasil diagnosa yang transparan dan beri pemahaman buat keluarga pasien yang meninggal dan dengan cara yang etis, juga jangan salah diagnosa seperti salah satu jenasah pasien dari motabuik yang hampir saja dimakamkan di pekuburan Masmae, padahal terakhir diketahui almarhum bukan covid, ” Tegas Manek.

Baca Juga:  Ikatan Keluarga Besar Kemak Bantu 85 Janda dan Duda di Desa Sadi Dihadiri Para Sesepuh

Manek juga meminta masyarakat Belu agar tetap melaksanakan protokol covid untuk menghindari tertularnya virus ini. YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments