Pencopotan Jabatan Lima Pejabat Oleh Bupati Belu, Simak Pendapat Ahli Pemerintahan

1494
Ahli Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira Kupang, DR.Drs. Urbanus Ola Hurek, M.Si.

Goberita.id. Pencopotan Jabatan lima pimpinan OPD lingkup Setda Belu yang dilakukan oleh Bupati Belu, Agus Taolin, atas rekomendasi Komisi ASN masih menjadi berita hangat hingga saat ini. Pencopotan tersebut adalah sanksi berat atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akademisi yang juga ahli pemerintahan mengatakan dalam hal pencopotan tersebut agar tidak terkesan dianggap “Balas dendam” politik maka Bupati Belu wajib menjelaskan secara transparan sebab-sebab dari pencopotan tersebut. Para pejabat yang dicopot juga masih memiliki hak untuk mengikuti seleksi terbuka mengisi jabatan yang kosong sesuai pangkat dan golongannya apabila telah menjalankan sanksinya. Demikian pula Kewenangan Bupati untuk merotasi jabatan atau memperkuat struktur sistem pemerintahan daerah dapat dilakukan walau belum sampai 6 bulan sejak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati namun dengan memperhatikan syaratnya.

Demikian dikatakan Ahli/ Pakar Ilmu Pemerintahan dari Unika Widya Mandira Kupang, DR. Drs. Urbanus Ola Hurek, M.Si, melalui melalui telpon malam ini (30/07).

Baca Juga:  Fraksi PAN Belu Tolak Pengobatan Gratis Kalau Tak Ada Dasar Regulasi

“Jika Bupati Belu mencopot pejabat sebagai sanksi berat terhadap para pejabat tentu harus menjelaskan secara transparan alasan-alasan tersebut agar tidak terkesan terjadi balas dendam sebagaimana yang diantisipasi dalam regulasi tentang Pilkada dan Surat Edaran Mendagri, “Kata Urbanus

Sanksi pencopotan yang merupakan rekomendasi Komisi ASN menurut Urbanus berkaitan dengan etika dan moral. Tidak lagi menjabat adalah bagian dari menjalankan sanksi namun pejabat yang dicopot tetap memiliki hak menduduki jabatan eselon II.

“Rekomendasi Komisi ASN itu lebih fokus pada aspek etika dan moral. Oleh karena itu para pejabat apabila telah menjalankan sanksi maka masih punya hak untuk mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki jabatan eselon II,”jelas Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung ini.

Soal pengisian jabatan 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada, Urbanus mengatakan bahwa hal itu demi menghindarkan kepentingan politik petahana juga mengantisipasi balas dendam pasca pilkada oleh yang terpilih.

Baca Juga:  Luar Biasa ! Jokowi Respon Surat Bupati Lay, Listrik 59 Dusun di Belu Akan Ditangani

“Berkaitan 6 bulan akhir masa jabatan dan awal menjabat kepala daerah dimaksudkan supaya jangan memperalat birokrasi sebagai mesin politik petahana dan balas dendam kalau kepala daerah terpilih tidak didukung oleh yang berbeda pilihannya dalam pilkada dengan kata lain tidak mendukung kepala daerah terpilih. Penegasan melalui SE Mendagri tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena kuatir terjadi “balas dendam, “urai Urbanus.

Namun apabila memenuhi syarat dan kebutuhan maka bisa dilakukan.

“Jika belum enam bulan menjabat tetapi akan melakukan promosi dan atau mutasi pun dimungkinkan tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat yaitu; 1) mengisi jabatan yang lowong, 2) mengangkat Plt untuk menduduki jabatan yang dipandang sangat mendesak dan (3) mendapat persetujuan dari Mendagri, “paparnya.

Urbanus juga menambahkan soal kewenangan Bupati mengangkat, memindahkan dan menempatkan personil ASN sesuai regulasi yang ada.

“Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mutasi dan promosi bagi ASN dalam wilayahnya. Namun kewenangan ini dijalankan harus tetap berdasarkan regulasi yang berlaku, UU nomor 10/2016 dan SE Mendagri nomor 237/487/SJ Sebagai penegasan terhadap UU nomor 10/2016 tentang Pilkada sejatinya menjadi payung hukumnya. Selain itu dipedomani pula UU ASN nomor 5 Tahun 2014 yang mensyaratkan promosi pengisian jabatan dengan sistem seleksi terbuka,”ujarnya

Baca Juga:  Kasus Covid di Belu Menurun Drastis, Sehari 219 Pasien Sembuh

Diberita sebelumnya, Bupati Belu pada kamis (29/07) di lantai II Kantor Bupati Belu, mencopot lima pejabat yaitu, Asisten III Setda Belu, Alfredo Pires Amaral, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marsel Mau Meta, Kepala BKPSDMD Belu, Anton Suri, Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, R.Th Jossetyawan Manek dan Kepala Badan Kesbangpol Marius Loe. Kelima Pejabat yang di nonjob tersebut menurut Bupati tidak menjalankan tugas dengan benar sesuai rekomendasi Komisi ASN.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments