Genderang Perang Pencopotan Lima Pejabat di Belu Mulai Ditabuh, Maktaen: “Kami Tantang Bupati Buktikan Kesalahan !

3038
Ist. Ferdinandus Maktaen, SH, Kuasa Hukum Lima Pejabat Eselon II lingkup Setda Belu yang dicopot.

Goberita.id. Genderang perang pencopotan lima pejabat mulai ditabuh. Melalui kuasa hukum, Ferdinandus Maktaen, SH, lima pejabat tersebut menantang Bupati Belu, Agus Taolin, agar menunjukan kesalahan mereka seperti yang disebutkan Bupati dan viral di pemberitaan media. “Kami Tantang Bupati Buktikan Kesalahan!

Pernyataan ini disampaikan Maktaen usai melakukan koordinasi ke Polres Belu dilanjutkan dengan konsolidasi internal bersama rekan pengacara lainnya Jumad 06 Agustus 2021 sore ini.

Maktaen malah menuding bahwa sebetulnya tidak ada rekomendasi Komisi ASN terkait sanksi terhadap kelima kliennya.

“Kita minta bahwa Bupati Belu tunjukan di Publik, sebab disekian banyak media bupati mengatakan bahwa mereka dibebas tugaskan berdasarkan rekomendasi KASN, kita minta Bupati tunjukan rekomendasi KASN nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa, karena yang diterima salah satu klien kami tanggal 14 juli itu adalah rekomendasi KASN untuk membatalkan surat klarifikasi Wakil Bupati sebelumnya bukan rekomendasi KASN untuk menjatuhkan sanksi bagi kelima orang ini, “tegas Maktaen.

Baca Juga:  Soal Penegasan Pemprov NTT, Agus Taolin: " Semua Sudah Sesuai Regulasi"

Maktaen menambahkan bahwa Bupati Belu perlu mengklarifikasi hal ini karena pihaknya menilai Bupati mendapatkan informasi yang tidak benar lalu mengeluarkan keputusannya. Menurut Maktaen kliennya tidak bersalah seperti yang selama ini dituduhkan diantaranya memanipulasi tanda tangan Sekda dan lainnya Maktaen lagi-lagi menantang Bupati menunjukan kesalahan lima pejabat tersebut bahkan meminta Sekda Belu, Frans Manafe, melaporkan ke Polisi apabila kliennya melakukan perbuatan tersebut.

“Silahkan itu sekda lapor polisi, Jangan hanya omong di media, kami juga bisa omong di media bahwa sekda penipu! buat keterangan yang tidak benar dan merugikan orang lain, dan Bupati juga sudah tertipu oleh sekda atau entah siapapun yang jelas SK itu sudah merugikan klien kami, “Kritik Maktaen.

Baca Juga:  Taolin Keluarkan PUPR Dari Satgas Covid Belu

Maktaen yang juga pengacara SN-KT di Malaka ini menyebutkan bahwa pihaknya terus akan mencari keadilan saat ini ada empat jalur yang ditempuh bersama kliennya.

“Kita akan tempuh 4 jalur hukum yaitu keberatan administrasi yang akan kita sampaikan ke Komisi ASN, Kemendagri dan Ombudsman. Jalur perdata berkaitan dengan kerugian material dan non material, pidana berkaitan dengan cerita bohong atau hoax di beberapa media dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), “Papar Maktaen.

Katanya lagi, “Inspektur juga akan mengirimkan surat keberatan ke pusat karena aturannya Bupati tidak punya hak menonaktifkan Inspektur daerah.”

Baca Juga:  Bupati Belu Polisikan 4 Akun FB, Terlapor HCM Mirip Inisialnya, Begini Tanggapan Helio Caetanu Moniz

Menurut Maktaen, semua jalur hukum akan ditempuh demi membela kliennya yang tidak bersalah. Diberita sebelumnya, Bupati Belu pada kamis 29 Juli 2021, di lantai II Kantor Bupati Belu, mencopot lima pejabat yaitu, Asisten III Setda Belu, Alfredo Pires Amaral, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marsel Mau Meta, Kepala BKPSDMD Belu, Anton Suri, Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, R.Th Jossetyawan Manek dan Kepala Badan Kesbangpol Marius Loe. Kelima Pejabat yang di nonjob tersebut menurut Bupati tidak menjalankan tugas dengan benar sesuai rekomendasi Komisi ASN.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments