KPID NTT Advokasi Penyelenggaraan Penyiaran di Belu Perbatasan RI-RDTL  

189
Ketua KPID NTT, Fredrikus R Bau (berbaju putih) saat bertemu dengan Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi di Belu.

Goberita.id. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (KPID NTT) melakukan advokasi penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi di Belu daerah perbatasan RI-RDTL.

Kegiatan ini berlangsung diruang rapat RRI Atambua, Jumad (24/09). Lembaga-lembaga penyiaran yang hadir yaitu RRI Atambua, Radio Favorit, Radio Miscal, Radio Dian Mandiri, dan Dinas Kominfo Belu.
 
Ketua KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua lembaga penyiaran perbatasan mempunyai program penyiaran tentang wawasan kebangsaan.

Baca Juga:  RDP Klarifikasi Exca Antara Bupati dan Kelompok Penerima berakhir Ricuh. Ini Sebabnya

Edi Bau nama akrab ketua KPID NTT ini menegaskan Lembaga Penyiaran harus membuat warga perbatasan mengenal simbol-simbol negara, semakin mencintai dan merasa bagian dari NKRI.

Katanya, Lembaga Penyiaran juga wajib menjalankan fungsi yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan yang sehat, media kontrol, media perekat sosial, media ekonomi dan kebudayaan.
 
Selain itu menurut Edi Bau, lembaga penyiaran wajib memproduksi konten dan informasi yang dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran sebagai bagian dari NKRI.
 
Lembaga Penyiaran harus sebagai produsen konten dan informasi yang dapat dipercaya.
 
“Karena itu, saya mau sampaikan bahwa tetaplah menjadikan lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, “Ujar Edi Bau yang juga mantan Wartawan Pos Kupang ini.
 
Berkaitan dengan TV Lokal, Belu TV, Edi Bau menjelaskan bahwa KPID NTT berkomitmen untuk mengaktifkan kembali.

Baca Juga:  Kadis Nakertrans Belu: Pelapor Dan PT Naviri Sama-Sama Keliru

“Saya sudah bertemu dengan Bupati Belu dan beliau merespons dengan sangat baik. Bahwa, setelah batas akhir Analog Switch Off (ASO) pada November 2022, Pemkab Belu akan mengajukan untuk menghidupkan kembali. Ini kabar gembira bagi kita karena pemerintah daerah melalui LPPL Belu TV berkewajiban memenuhi hak asasi masyarakat dengan menyajikan informasi, ”Pungkasnya.
 
Selain Lembaga Penyiaran, hadir juga sejumlah pimpinan dan wartawan media online dan cetak. YP.
 

Comments

comments