Fraksi Gerindra dan Demokrat Belu Soroti Pengurangan Uang JPS Dari 6.577 KPM

725
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Belu, Januaria Awalde Berek.

Goberita.id. Rasionalisasi anggaran oleh Pemda Belu akibat defisit di anggaran Dinas Sosial Kabupaten Belu mendapat sorotan dan tanggapan dari Fraksi Gerindra dan Demokrat DPRD Kabupaten Belu. Pasalnya, 6.577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima dana pemulihan ekonomi akibat covid 19 yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar 300ribu dikurangi menjadi 150 ribu per KPM/ KK.

Ketua Fraksi Gerindra, Januaria Awalde Berek, mengatakan bahwa JPS adalah upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Curah Hujan Extrim Semalaman, Rumah Carlito Ambruk Terbawa Longsor

“Salah satu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid adalah JPS, sehingga kalau pusat arahkan jumlahnya sesuai regulasi maka harus sesuai regulasi itu, “Ujar Walde saat diwawancarai di DPRD Belu (27/09) hari ini.

Karena pengurangan nilai uang JPS ini sudah termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Walde berharap agar Pemerintah memangkas dana lainnya dan lebih mengutamakan bantuan JPS bagi KPM. “Walaupun kegiatan lain di OPD itu kita pending, tetapi JPS itu wajib kita menganggarkan, “Tandasnya.

Baca Juga:  Kerumunan di Pekuburan Jenazah Pasien Covid Mulai Meresahkan

Walde mengatakan Fraksinya sejak awal telah mengingatkan Pemerintah. Namun pihaknya juga akan melihat dari kondisi APBD apabila tidak bisa membiayai JPS maka yang perlu dilihat regulasinya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu, Frans Xaver Saka.
Katanya, sesuai penjelasan pemerintah yakni Kadis Sosial menyebutkan, JPS untuk bulan Oktober hingga Desember 2021 direfocusing dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Baca Juga:  Pemkab dan DPRD Belu Sepakat Kurangi Bantuan JPS Bagi KPM Dari 300 Menjadi 150 Ribu

“Kami keberatan Dana JPS untuk masyarakat dipotong atau dirasionalisasi Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu perbulan dari jumlah penerima 6.577 KPM, “Jelasnya.

Dari 3 bulan yaitu Oktober sampai Desember terhitung total uang 6.577 KPM yang dikurangi Pemerintah sebanyak Rp 2.956.000.000. “Kami berharap tidak ada pemotongan JPS, Pemerintah hendaknya cari sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit anggaran, “Tegas Frans Xaver Saka.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments