Sidang Gugatan Lima Pejabat Yang Dinonjobkan Bupati Belu Digelar, Penggugat Beberkan Duduk Perkaranya

331
Ilustrasi Nonjob ASN.

Goberita.id. Pengadilan Negeri (PN) kelas IB Atambua menggelar sidang gugatan perdata lima pejabat eselon II lingkup setda Belu yang dinonjobkan Bupati Belu, Agus Taolin. Terdapat 30 dalil berupa penjelasan dan bantahan yang dibeberkan dalam duduk perkara oleh lima mantan pejabat selaku penggugat.

Perkara bernomor 38/Pdt. G/2021/PN. Atb dilaksanakan pada (29/09) hari ini di PN Atambua dengan agenda pembacaan gugatan ini dipimpin oleh Hakim Ketua, Raden M. Suorapto, SH dibantu Hakim anggota Junus D. Seseli, SH dan Faisal Munawir Kossah, SH. Hadir Kuasa Hukum Penggugat Helio Moniz De Araujo, SH dan Ferdinandus E. Maktaen, SH. Dari pihak tergugat 1, Pj Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi dan Plt. BKPSDMD, Andreas Bere Asa, S.sos/Tergugat II, diwakili oleh kuasanya Yeani Lalo, SH dan Stefanus Atok, SH.

Lima pejabat yang dinonjobkan (Penggugat) yaitu Kepala BKPSDMD Belu, Anton Suri, Asisten III Setda Belu, Alfredo Pires Amaral, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset lDaerah (BPKAD), Marsel Mau Meta, Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, R.Th Jossetyawan Manek dan Kepala Badan Kesbangpol Marius Loe.

Gugatan yang diterima media ini, pada duduk perkaranya penggugat menyebutkan bahwa para tergugat 1 dan 2 telah memberi informasi palsu kepada Bupati Belu selaku atasan/ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, padahal tahu informasinya itu tidak benar dan tahu dengan adanya informasi yang tidak benar itu akan menjadi sebab dan akibatnya para Penggugat telah menerima penghukuman berupa pembebasan dari jabatan sehingga telah merugikan para Penggugat secara nyata.

Baca Juga:  Desa Kabuna Belu Masuk 10 Besar Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Se Indonesia

Diterangkan penggugat bahwa bermula dari adanya surat/ Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Belu yang ketika itu dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Belu a.n. Zakarias Moruk, menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu yang sementara menjalani cuti kampanye Pilkada 2020. Isi Rekomendasi KASN agar Bupati Belu mengenakan Hukuman Disiplin Sedang terhadap 9 (sembilan) Camat terkait pelanggaran Asas Netralitas PNS, yakni para Camat dimaksud telah memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati petahana a.n. Willybrodus Lay, S.H., dan Drs. J. T. Ose Luan dalam Pilkada 2020.

Berdasarkan rekomendasi KASN tersebut Pjs Bupati memerintah Pjs Sekda (tergugat I) agar melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (Dapeg) yang terdiri dari tergugat I dan para penggugat.

Hasil rapat Dapeg disampaikan kepada Pjs. Bupati Belu lalu Pjs. Bupati Belu menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa “penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun” kepada ke-9 Camat dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 862.2/892/KEP/XI/2020.

Setelah masa cuti kampanye selesai, Bupati dan Wabup Belu (Willy Lay-Ose Luan) kembali menjalankan tugasnya. Bupati Lay lalu mengeluarkan SK nya membatalkan SK Pjs Bupati dengan alasan sanksi yang diberikan kepada 9 camat tidak prosedural dan tanpa mendengar keterangan dari mereka. Lalu Bupati Lay mengeluarkan surat kepada Dapeg (penggugat) untuk mengambil keterangan dari 9 camat tersebut.

Atas keterangan Dapeg tersebut Wakil Bupati, Ose Luan, lalu menyurati KASN terkait pelanggaran Pemilu berdasarkan keterangan/BAP para camat itu. Hingga masa jabatan Bupati dan Wabup selesai waktu itu, KASN tidak membalas surat Wabup Ose luan.

Baca Juga:  Belu Salah Satu Dari Enam Kabupaten di NTT Yang Tidak Ditunda DAU

Setelah Agus Taolin dan Aloysius Haleserens terpilih periode 2021-2025, baru ada surat KASN Nomor: R-2422/KASN/7/2021 Tanggal 14 Juli 2021 menjawab surat Wakil Bupati Belu sebelumnya, isinya meminta kepada Bupati Belu untuk tetap mengenakan hukuman disiplin tingkat sedang kepada ke-9 Camat yang dibatalkan oleh Bupati Belu sebelumnya.

Atas surat balasan KASN tersebut tergugat I lalu menyampaikan atau melaporkan ke Bupati Taolin bahwa surat tersebut adalah sangsi yang diberikan kepada penggugat selaku Dapeg. Bupati Taolin lalu memerintahkan tergugat memeriksa Dapeg (penggugat). Sewaktu pemeriksaan, tergugat satu lalu menunjukan sebuah tanda tangan dengan mencantumkan namanya. Surat tersebut ditunjukan namun bagian atasnya ditutup sehingga para penggugat tidak tahu surat apakah itu.

Lalu tergugat I lalu melaporkan ke Bupati bahwa telah terjadi pelanggaran berat yaitu pemalsuan tanda tangannya selaku ketua Dapeg.

Tergugat II juga disebutkan juga sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penonjoban lima pejabat tersebut. Penggugat mengetahui adanya keterangan Tergugat II melalui BAP Tergugat II sendiri dan dari media berita Daring Kalam Batu yang melansir beritanya bahwa “Beberapa Pejabat Eselon II merekayasa adanya pertemuan dari Dewan Pengawas Kepegawaian tanpa diketahui oleh Pj.Sekda Belu Frans Manafe, tak hanya itu mereka bahkan memalsukan tanda tangan Pj. Sekda Belu hasil rekayasa rapat itu dikirim ke KASN.”

Baca Juga:  J. T. Ose Luan Di Undang PDIP Mengikuti Sekolah Partai Gelombang Ke Dua.

Karena merasa tidak melakukan seperti yang ditudingkan para tergugat itu, para penggugat menuntut tergugat I dan II agar bertanggungjawab secara hukum baik secara material maupun immaterial kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan nonjon tersebut.

Kerugian materil yang dimaksudkan adalah akibat nonjob penggugat kehilangan tunjangan jabatan dan honorarium. Perhitungannya tunjangan jabatan dan honor tersebut dihitung besaran dengan sisa masa kerja. Dengan asumsi apabila para penggugat kembali mendapatkan jabatannya kembali maka hitungan akan sampai pada waktu itu. Kalau tidak atau mendapat dengan jabatan dan posisi yang setara maka tergugat wajib membayar besarannya sesuai posisi penggugat sebelum dinonjobkan.

Sedangkan kerugian immateril adalah akibat dari kebijakan itu membuat para penggugat malu dan nama tercemar. Karena itu perlu pemulihan nama baik melalui denda adat berupa “sapi yang telah dewasa berumur empat adik ke atas sebanyak 7 ekor” yang jika diuangkan seharga Rp. 12.000.000,00 sen/ ekor x 7 = Rp. 84.000.000,00 sen tambah 1 (satu) lembar kain adat berkualitas bagus yang apabila diuangkan sebesar Rp. 1.500.000,00 sen tambah sopi, sirih, pinang, keping mas, perak, dan lain-lain secukupnya yang jika diuangkan sebesar Rp 5.000.000,00 sen sehingga totalnya Rp. 90.500.000,00 sen per penggugat.

Dalam salinan gugatan itu para Penggugat mohon kepada badan peradilan perdata dapat menerima gugatan. Sidang berikutnya direncanakan akan digelar pada rabu (06/10) dengan agenda mendengar jawaban tergugat.YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments