Mencapai Indonesia UHC, 2024 BPJS Kesehatan Targetkan Kepesertaan JKN 98%

130
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun. (Foto: bpjs).

Goberita.id. Dalam rangka menuju capaian Indonesia Universal Health Coverage (UHC)l, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menargetkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen pada tahun 2024 mendatang. sebab itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan sinergi bersama stakeholders dan masyarakat dan optimalisasi strategi rekrutmen peserta di seluruh segmen kepesertaan serta peningkatan kualitas layanan.

Hal ini disampaikan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun dalam acara Media Workshop BPJS Kesehatan, Jumat (29/10/2021).

David mengatakan target cakupan kepesertaan JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020 hingga 2024 mencapai 98 persen dari total penduduk di tanah air. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah mencapai 112,9 juta jiwa.

Baca Juga:  Perebutan Kekuasaan Timor Leste: Antara Dejure Dan Defacto

“Kami sampaikan pencapaian UHC nasional adalah pencapaian UHC di provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Utara dan Bali, kemudian 118 kabupaten dan 47 kota di tanah air berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 95 persen dari total penduduk per September 2021 lalu,” urai David

David memaparkan bahwa total peserta JKN telah mencapai 226.301.696 jiwa per 30 September 2021 lalu atau 83,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 272.229.372 jiwa per Semester I 2021 berdasarkan data penduduk Ditjen Dukcapil pada Semester I 2021.

Menurut David, masih banyak tantangan dalam perluasan peserta JKN ini di tanah air dari berbagai segmen baik segmen PBNU, PPU PN, PPU Swasta, PBI maupun PD Pemda. Karena itu BPJS Kesehatan fokus pada lima hal utama.

Baca Juga:  Inovasi dan Kolaborasi BPJS Kesehatan Dalam Penanggulangan Covid 19

“BPJS Kesehatan mempunyai lima fokus utama berupa peningkatan mutu layanan, kolektif iuran, strategic purchasing, peningkatan kapasitas badan dan kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan mutu layanan dilakukan dengan penguatan standarisasi pelayanan, optimalisasi layanan digital, peningkatan akurasi data kesepersertaan dan inovasi layanan kepada peserta,” jelasnya.

Selain memperluas cakupan peserta dengan lima hal diatas, David menggambarkan bahwa BPJS saat ini telah melakukan optimalisasi layanan digital ini berupa layanan kepesertaan melalui Mobile JKN, aplikasi Elektronik Data Badan Usaha, Chatbot informasi JKN (Chika), Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa), BPJS Kesehatan Care Center 165, Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) dan identitas peserta berbasis NIK.

Baca Juga:  20 Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Tentang BPJS Kesehatan Diberi Penghargaan

Selanjutnya pemanfaatan sistem online dalam pelayanan kesehatan. Pemanfaatan sistem pembayaran iuran berbagai saluran non tunai seperti autodebet, pembayaran iuran di berbagai saluran perbankan dan nonperbankan, telecollecting dan kader JKN.

“Peningkatan inovasi layanan kepada peserta pada kondisi pandemi Covid-19 dari layanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan tanpa tatap muka. Peningkatan mutu layanan informasi dan penanganan pengaduan di Rumah Sakit,” pungkas David. YP.

Yan Pareira
Author: Yan Pareira

Contack : Phone: +62 812-3986-2111, Email: goberita@gmail.com

Comments

comments